Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik patut diwujudkan pemerintah termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan khususnya di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) guna mewujudkan good governance dan clean government.
NO ONE LEFT BEHIND
Agenda pembangunan wajib melibatkan semua pihak dan bermanfaat secara menyeluruh. Dilaksanakan secara inklusif atau gerakan bersama pemerintah, pemangku kepentingan non pemerintah, ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan seluruh unsur masyarakat.Kepala Bappeda Provinsi Malut
Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, S.STP, M.Si
